A Review Of reformasi intelijen

A Review Of reformasi intelijen

Blog Article

Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: penguatan fungsi intelijen untuk memberikan deteksi dini ancaman, pengelolaan sistem rekrutmen dan staffing, transformasi kultur intelijen, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.

Wisatawan kapal pesiar yang memiliki daya beli tinggi sering kali mencari produk berkualitas sebagai oleh-oleh, sehingga permintaan terhadap barang high quality akan meningkat. Dengan demikian, pelaku UMKM memiliki peluang besar untuk meningkatkan produksi dan memperluas pasar mereka.

Law No. seventeen of 2013 on Societal Companies delivers there are two different types of CSOs, specifically (1) those with legal entity, which encompass Foundations and Associations; and (two) societal companies without having authorized entity status, which include any businesses create by civil Modern society. The registration status as a Societal Business is received routinely by a Foundation or an Affiliation if the legal entity standing is granted because of the Ministry of Legislation and Human Legal rights, so that they are not needed to undertake supplemental registration for the Ministry of Residence Affairs.

This tension also led to a worsening economic problem; two). The elite conspiracy, Primarily the ICMI leadership, which withdrew guidance, mobilized demonstrations and urged the Management in the Majelis Permusyawaratan Rakyat

Equally, the Omnibus Position Creation Regulation also limits the categories of communities linked to the preparation of your AMDAL. The revised Post 26 (2) now not recognizes the participation of environmentalists and various appropriate communities during the AMDAL business enterprise/activity approach, because it strictly permits only the involvement of the ‘immediately influenced communities’.

Namun, setiap perkembangan pasti diiringi dengan tantangan. Andhika menyoroti bahwa mentalitas di lingkungan intelijen semakin terbuka, yang pada akhirnya dapat mengompromikan prinsip-prinsip kerahasiaan. Ia juga mencatat bahwa partisipasi dari masyarakat sipil dalam struktur BIN masih minim.

Lembaga intelijen sendiri justru dianggap terlibat mengambil bagian dari agenda “politisasi vaksin.” Beberapa waktu lalu BIN bersama mantan Kemenkes Terawan memaksa agar vaksin nusantara segera mendapatkan pengakuan dari BPOM. Dengan label “karya anak bangsa” banyak pihak (termasuk BIN) memaksa BPOM untuk melakukan uji lebih lanjut.

Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.

Situasi berubah pasca-Dekrit 1950, di mana kebijakan Soekarno berorientasi pada sipil dan konsolidasi klik disini politik dalam negeri.

Pengabaian ini pula yang menghambat tercapainya reformasi intelijen yang lebih bersih dan mencerminkan nilai HAM. Oleh karena itu, untuk saat ini ada baiknya BIN berfokus pada pencapaian reformasi intelijen dan tentunya menyelesaikan permasalahan keamanan strategis yang terjadi selama pandemi ini.

Namun langkah intelijen untuk melindungi atau menyelamatkan masyarakat, kerap kali tidak mendapat apresiasi yang layak. Bahkan masyarakat seakan tengah dijangkiti oleh sindrom ketakutan terhadap intelijen. Bahkan sebagian besar wakil rakyat juga demikian.[14]

Concerns had been raised concerning the functionality of BIN as being a Instrument to the political passions in the President.

So, when Indonesia grew to become unbiased in August 1945, Lubis, who was 19 several years aged when he was recruited for intelligence college, turned on the list of Indonesian ex-Japanese militaries who had far more fight intelligence working experience than anybody in Indonesia. This new country wanted an intelligence ability to protect its independence, and that is reflected from the name in the Badan Istimewa

Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan model Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto model demokrasi yang dijalankan adalah model Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, product demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.